Standar Pelayanan Minimal Kantor Kemenag Purbalingga

NO

KETERANGAN

1. Surat permohonan yang memuat alamat permohonan bantuan yang dituju serta bentuk bantuan yang diperlukan
2. Proposal kegiatan
3. Fotokopi KTP pemohon

tentang Bantuan Pemerintah

pada Kementerian Agama

1. Surat Permohonan dari yang bersangkutan atau lembaga
2. Surat Ijin penelitian dari Dinas Kesbangsol
3. Fotocopi KTP / Kartu Mahasiswa Pemohon

1. Surat Permohonan
2. AD / ART Organisasi
3. Akta Pendirian dari Notaris
4. Susunan Pengurus beserta Fotocopi KTP
5. Surat Keterangan Domisili yang diketahui oleh pejabat yang berwenang
6. Rekomendasi dari MUI

2.         UU noomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

3.         PP nomor 58 tahun 2016 tentang pelaksanaan UU noomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

1. Fotocopi KTP pemohon
2. Surat Kuasa dan FC KTP penerima kuasa, apabila pengurusan diwakilkan
3. Fotocopi Sertifikat Tanah
4. Surat Pernyataan proses peralihan sertifikat tanah, apabila sertifikat belum atas nama tempat ibadah
5. Daftar nama calon pengguna tempat ibadah beserta fotocopi KTP yang diketahui pejabat setempat sebanyak 90 orang
6. Daftar nama pendukung pendirian rumah ibadah beserta fotocopi KTP yang diketahui pejabat setempat sebanyak 60 orang
7. Gambar teknis (tampak bangunan, potongan, pondasi, atap, sanitasi) atau Front Offliceto bangunan (tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang)
8. Rekomendasi dari FKUB

1. Surat Permohonan
2. Proposal kegiatan

1. Surat permohonan yang memuat alamat permohonan bantuan yang dituju serta bentuk bantuan yang diperlukan
2. Proposal kegiatan
3. Fotocopi KTP pemohon

2.      Keputusan Direktur Jendral Pendis nomor 7183 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Intensif Ustadz/Ustadzah Madrasah Diniyah Tahun 2018;

3.      Keputusan Direktur Jendral Pendis Nomor 7175 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Intensif Ustadz/Ustadzah Taman Pendidikan Agama Tahun 2018;

1. Surat permohonan dari tempat ibadah yang bersakutan
2. Fotocopi KTP pemohon

1. Surat permohonan ijin penyelenggaraan Madrasah Diniyah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
2. Melampirkan berkas/dokumen:
   1. Nama Madrasah Diniyah
   2. Alamat lengkap (Jalan/ kelurahan/ kecamatan/ kota/ provinsi)
   3. Nama pendiri Madrasah Diniyah
   4. Nama Direktur Madrasah Diniyah
   5. Daftar nama santri, minimal 15 santri
   6. Daftar nama guru, minimal 2 Ustadz/Uztadzah
   7. Daftar nama tetangga administrasi
   8. Sarana dan prasarana berupa ruangan tempat belajar
   9. Kurikulum kegiatan
   10. Jadwal kegiatan
3. Surat pengantar dari KUA Kecamatan
4. Surat pengantar dari Forum Koordinasi Madrasah Diniyah Kabupaten Purbalingga
5. Ada Mata Pelajaran : Al Quran dan Hadist, Sejarah Kebudayaan Islam, Ibadah, Figh, Bahasa arab, Aqidah, Akhlaq Prakte ibadah

2.      PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan keagamaan Islam

3.      Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6710 Tahun 2015 tentang Pedoman SPM Madrasah Diniyah Takmiliyah

4.      Keputusan Dirjen Pendis Nomor 7131 Tahun 2014 tentang pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah

1. Surat permohonan izin operasional kepada Kepala Kantor  Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
2. Fotocopi izin operasional Pondok Pesantren terakhir
3. Fotocopi Akta Notaris Yayasan/ Pesantren
4. Fotocopi nomor izin pokok wajib pajak (NPWP) Yayasan/ Pesantren
5. Fotocopi bukti kepemilikan tanah milik atau wakaf yang sah atas nama Yayasan/ Pesantren
6. Profil dan susunan pengurus yayasan (jika Pesantrem di bawah struktur Yayasan)
7. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6000,-
8. Formulir permohonan pemutakhiran izin operasional
9. Surat rekomendasi dari KUA Kecamatan
10. Profil dan susunan Pesantren yang memenuhi kelengkapan pesantren yang terdiri atas :
    1. Nama Kyai /  Nyai / Pengasuh yang dipersyaratkan wajib berpendidikan Pondok Pesantren
    2. Nama santri yang mukim di pesantren, minimal 15 orang
    3. Kondisi bangunan atau asrama
    4. Kondisi dan penggunaan bangunan Masjid/ Mushola
    5. Nama-nama Kitab yang dikaji
11. Mengembangkan Jiwa atau Karakteristik pesantren terutama aspek jiwa NKRI dan nasionalisme, menjujung tinggi nilai-nilai keindonesiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan persatuan yang didasarkan atas NKRI, Pancasila, UUD 1945

2.      PMA Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Islam

3.      Keputusan Dirjen Pendis Nomor 3408 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Izin Operasional Pondok Pesantren

1. Surat permohonan ijin penyelenggaraan TKA/ TPA kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
2. Melampirkan berkas/ dokumen:
   1. Nama TKA/ TPA
   2. Alamat lengkap (jalan/ kelurahan/ kecamatan/ kota/ provinsi)
   3. Nama pendiri TKA/ TPA
   4. Nama direktur TKA/ TPA
   5. Nama pendiri TKA/ TPA
   6. Data nama guru, minimal 2 Ustadz/ Ustadzah
   7. Daftar nama tetangga administrasi
   8. Sarana dan prasarana berupa ruangan tempat belajar
   9. Kurikulum kegiatan
   10. Jadwal kegiatan
   11. Foto kegiatan
3. Surat pengantar dari KUA kecamatan
4. Surat pengantar dari badan Koordinasi TKA/ TPA Kab. Purbalingga
5. Ada mata pelajaran Al Quran dan hadist, kisah islami (para nabi dan sahabat), Hafalan surat, Hafalan do’a-do’a, Hafalan Ayat-ayat, menulis Arab, Aqidah, akhlaq, Praktek Ibadah
6. Pembelajaran sebanyak 10 dalam setiap minggu

2.      PMA Nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Agama Islam

3.      Keputusan Dirjen Pendis Nomor 6027 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan TKA/TPQ dan TPA/TPQ

1. Surat Permohonan dari Pondok pesantren yang bersangkutan
2. Fotocopi KTP / Kartu Pelajar Santri

1. Proposal Izin Operasional Pendirian Madrasah Baru
2. Daftar Isi
3. Surat pengantar Proposal Izin Operasional pendirian madrasah (Front Officermat PM-02)
4. Front Officermulir Izin Operasional Pendirian Madrasah (Front Officermat PM-02)
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Front Officermat PM-03)
6. Propozal Izin Operasional Pendirian Madrasah baru: Data Umum, Organinsasi Pengelola Madrasah, Pendidik dan Tenaga Pendidik, Sarana dan prasarana, penutup
7. Fotocopi sah Akte Notaris Yayasan Berbadan Hukum
8. Fotocopi sah Pengesahan Yayasan dari Kemenkumham
9. Bagan dan struktur yayasan
10. Fotocopi sah AD/ RT Yayasan
11. SK susunan pengurus Yayasan
12. Fotocopi sah KTP pengurus Yayasan
13. SK pendirian Madrasah yang dibuat dari Yayasan
14. Piagam Pendirian Madrasah yang dibuat dari Yayasan
15. SK pengurus/ pengelola Madrasah yang dibuat dari Yayasan
16. Fotocopi struktur Manajemen, Personalia Madrasahndan Daftar Riwayat Hidup
17. SK pengangkatan Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah dari Yayasan
18. Surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga
19. Surat Persetujuan dari Pemerintah setempat (RT/ RW dan camat)
20. Surat permyataan Kesanggupan Pembiayaan Madrasah ( Persyaratan Administrasi)
21. Dokumen Kurikulum (Buku rujukan Kurikulum Madrasah dari Kemenag, SKL, SI, SP, SPP, Kerangka Dasar Kurikulum, Silabus, RPP, KTSP)
22. Rencana Pengembangan Madrasah
23. Jumlah dan Prosentase Kualifikasi PTK
24. Dokumen sarana dan prasarana Madrasah
25. Pernyataan Kelayakan/ Study Kelayakan (Format PM-04)
26. AD/ RT calon Madrasah
27. Tata tertib guru dan siswa
28. Daftar Buku Koleksi Perpustakaan Madrasah
29. Daftar Koleksi Media Pembelajaran
30. Daftar Koleksi Peralatan Penunjang Administrasi Madrasah
31. Foto Dokumentasi kegiatan Madrasah
32. Data sarana dan prasarana yang dimiliki

2.      Salinan Keputusan Dirjen Pendis Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah yang diselenggarakan oleh Masyarakat

1. Surat Permohonan Rekomendasi dari Madrasah asal
2. Surat Keterangan kelakuan baik dari Madrasah asal
3. Surat Penerima/ Kuota dari sekolah yang akan dituju
4. Raport terakhir
5. Hasil Rekomendasi dibuat rangkap 3 (1 lembar untuk ybs dan 1 lembar untuk arsip, 1 lembar untuk madrasah asal)

1. Surat Permohonan dari Pondok Pesantren
2. Data santri Wajardikdas

1. Fotocopi paspor
2. Fotocopi KTP
3. Surat permohonan dari Pondok Pesantren Penerima
4. Surat Pernyataan Penjamin Santri Luar Negeri Bermaterai Rp. 6.000,-

1. Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan stample Perusahaan (asli)
2. Fotocopi surat permohonan Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan stample Perusahaan
3. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya (melakuikan kegiatan penyelenggaraan perjalanan ibadah dan atau keagamaan)
4. Fotocopi Surat Pengesahan Akta Notaris dan Kemenkumham
5. Fotocopi Izin Usaha Biro Perjalanan Wisata dari Dinas Pariwisata setempat yang sudah beroperasi paling singkat 2 (dua) tahun dibuktikan dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TUDP)
6. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Daerah yang masih berlaku
7. Fotocopi Surat Keterangan Terdaftar dari Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan
8. Fotocopi Surat Rekomendasi dari Instansi Pemda Provinsi dan/atau kabupaten/kota setempat yang membidangi pariwisata yang masih berlaku
9. Fotocopi Laporan Keuangan Perusahaan yang Sehat 1 (satu) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
10. Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan (ditandatangani oleh Direktur Utama dan stample Perusahaan) (asli)
11. Fotocopi KTP dan Biodata Pemegang saham dan Anggota direksi dan Komisaris (semua WNI beragama Islam)
12. Fotocopi NPWP Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan

Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU)

1. Surat Permohonan Rekomendasi ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Purbalingga yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan stample Perusahaan (asli)
2. Fotocopi surat permohonan Rekomendasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah ditujukan kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama yang ditandatangani oleh Direktur Utama dan stample Perusahaan
3. Fotocopi SK Penyelenggara Perjalanan ibadah Umroh yang masih berlaku
4. Fotocopi Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahannya
5. Fotocopi Surat Pengesahan Akta Notaris dari Kementerian Hukum dan HAM
6. Fotocopi Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) dari Pemerintah Daerah Setempat yang masih berlaku
7. Fotocopi Surat Keterangan Terdaftar sebagai Wajib Pajak dari Direktorat Jendran Pajak Kementerian Keuangan
8. Surat Rekomendasi Asli / TDUP (pindah domisili) / Copy Her-Regristasi dari instansi Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau kabupaten / kota setempat yang membidangi Pariwisata yang masih berlaku
9. Fotocopi Laporan Keuangan Perusahaan yang sehat 1 (satu) tahun Terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar dengan opini  minimal Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
10. Susunan dan Struktur Pengurus Perusahaan (ditandatangani oleh Direktur Utama dan stample Perusahaan)
11. Fotocopi KTP dan Biodata Pemegang saham dan Anggota direksi dan Komisaris
12. Fotocopi NPWP Perusahaan dan Pimpinan Perusahaan
13. Fotocopi bukti telah memberangkatkan jemaah umrah minimal 200 orang selama 3 (tiga) tahun
14. Fotocopi Hasil Akreditasi dengan Nilai minimal B

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

3.      Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

2.      Surat Keterangan asli dari Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) / Penyelenggara Haji Khusus (PIHK) yang telah mendapatkan pengesahan/ persetujuan dari Kanwil Kemenag Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Pimpinan PPIU/PIHK dan atau Kantor Cabang PPIU/ PIHK yang berisi daftar nama calon jemaah umrah/haji khusu yang bersangkutan;

3.      Fotocopi SK Izin Operasional sebagai PPIU/PIHK yang masih berlaku sebanyak 1 lembar;

4.      Fotocopi KTP/ Kartu Identitas lainnya dan KK calon jemaah yang masih berlaku sebanyak 1 lembar

5.      Fotocopi bukti setoran awal BPIH (bagi calon jemaah haji khusus) sebanyak 1 lembar;

6.      Pengajuan rekomendasi dapat diwakili oleh keluarga/ kerabat/ PPIU/ PIHK dan atau kantor cabang dengan melampirkan surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- dari calon jemaah.

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
2. Akta Pendirian Yayasan beserta perubahannya yang disahkan oleh Kemenkumham
3. Surat Keterangan dari Kepala Kanto Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Bahwa Yayasan tersebut mengelola lembaga pendidikan Front Officermal / non Front Officermal (madrasah, pesantren, majelis taklin, atau mengelola masjid)
4. Memiliki kantor Sekretariat tetan dan ruang kegiatan bimbingan
5. Memiliki Susunan Pengurus bukan PNS yang masih aktif (SK tentang pengurus KBIH)
6. Memiliki Pembimbing Haji bersertifikat yang dikeluarkan atau diketahui oleh Pemerintah (Kemenag setempat) berupa (Front Officeto kopi sertifikat dan SK Pembimbing Haji dari Yayasan/ Pengusur KBIH)
7. Rencana Program proses bimbinga manasik (meliputi: materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan)
8. Surat Rekomendasi Front Officerum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK KBIH) Jawa Tengah
9. Berita Acara hasil Verifikasi Berkas

Rekomendasi Izin Perpanjangan Operasional KBIH

1. Surat Permohonan kepada Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
2. Akta Pendirian Yayasan beserta Perubahannya yang disahkan oleh Kemenkumham
3. Surat Keterangan dari Kepala Kantor kementerian Agama Kabupaten Purbalingga Bahwa Yayasan tersebut mengelola lembaga pendidikan Front Officermal / non Front Officermal (madrasah, pesantren, majelis taklim atau mengelola masjid)
4. Memiliki kantor Sekretariat tetap dan ruang kegiatan bimbingan
5. Memiliki Susunan Pengurus bukan PNS yang masih aktif (SK tentang pengurus KBIH)
6. Memiliki Pembimbing Haji bersertifikat yang dikeluarkan atau diketahui oleh Pemerintah (Kemenag setempat) berupa (Front Officeto kopi sertifikat dan SK Pembimbing Haji dari Yayasan/ Pengusur KBIH)
7. Rencana Program proses bimbinga manasik (meliputi: materi, penyaji, dan waktu pelaksanaan bimbingan)
8. Surat Rekomendasi Front Officerum Komunikasi Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (FK KBIH) Jawa Tengah
9. Berita Acara hasil Verifikasi Berkas
10. Laporan Pelaksanaan Bimbingan 2 (dua) Tahun terakhir yang dibuktikan dengan daftar jemaah yang telah dibimbing
11. Hasil Akreditasi KBIH dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga
12. SK terakhir izin operasional Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

2.      Surat Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji No.D/348 Tahun 2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji & Umrah

3.      Surat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor: Dt.VII.I/4/HJ.01/1024/2008 tentang Ketentuan bagi KBIH dalam Penyelenggaraan Haji

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,- dengan menyebut alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
2. Bukti setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan Bank Penerima Setoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPS BPIH);
3. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH ke rekening Kemenag;
4. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji);
5. Front Officetocopy buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya;
6. Front Officetocopy KTP dan memperlihatkan aslinya;
7. Semua persyarataan di fotocopi rangkap 2 dan dikumpulkan beserta yang asli

Pembatalan Pendaftaran Calon Jemaah Haji karena meninggal dunia

1. Surat permohonan pembatalan bermaterai Rp. 6.000,- dengan menyebut alasan pembatalan, yang ditujukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga;
2. Surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala desa/ Rumah sakit setempat;
3. Surat keterangan waris bermaterai  Rp. 6.000,- yang dikeluarkan oleh Lurah/ Kepala desa dan diketahu camat setempat;
4. Surat keterangan kuasa waris yang ditunjuk ahli waris untuk melakukan pembatalan pendaftaran jemaah haji bermaterai Rp. 6.000,-
5. Front Officercopy KTP ahli waris/kuasa waris jemaah haji yang membatalakan pendaftaran calon jemaah haji dan memperlihatkan aslinya;
6. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari ahli waris/kuasa waris jemaah haji bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui Lurah/Kepala desa setempat;
7. Bukti setoran awal BPIH yang dikeluarkan BPS BPIH;
8. Asli aplikasi transfer setoran awal BPIH ke rekening Kemenag;
9. SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji);
10. Fotocopy buku tabungan yang masih aktif atas nama jemaah haji yang bersangkutan dan memperlihatkan aslinya;
11. Fotocopy buku tabungan ahli waris/kuasa waris yang masih aktif dan memperlihatkan aslinya;
12. Semua persyaratan di fotocopi rangkap 2 dan dikumpulkan beserta aslinya

2.      Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

3.      Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Yogyakarta

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga

2.      Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/514 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Informasi dan Domkumentasi serta Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam Pusat dan Daerah

3.      KMA Nomkor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama